Menjaga Pulau-Pulau Terdepan Indonesia

Pulau-pulau terdepan menjadi teras utama dalam wilayah Indonesia, sehingga menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Mengapa? Karena ketika Indonesia kehilangan hak kedaulatan atas satu atau beberapa pulau, maka sama artinya dengan akan berkurangnya luas laut teritorial wilayah Indonesia itu sendiri. Perlu diketahui juga bahwa titik-titik pangkal dalam menentukan sejauh mana luas lautan di suatu wilayah, berasal dari pulau-pulau terdepan.

Hal ini menjadi penting karena jika dilihat dari kondisi geografis di wilayah Indonesia, keberadaan p memiliki banyak sekali fungsi antara lain sebagai fungsi pertahanan, keamanan dan kedaulatan, fungsi ekonomi, serta fungsi ekologi. Khusus pada fungsi ekonomi, pulau terdepan berpotensi untuk dapat dibangun industri berbasis sumber daya seperti perikanan dan pariwisata. Khusus untuk fungsi ekologi, pulau-pulau terdepan berperan besar atas pengatur iklim global, siklus hidrologi, sumber energi alternatif, dan juga sumber plasma nutfah (Siregar, 2008).

Dalam Konferensi Standardisasi Nama-nama Geografi (United Nations Conference on Standarization of Geographical Names/ UNCSGN) di Montreal, Kanada pada tahun 1987, Pemerintah Indonesia menyampaikan laporan ke PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) bahwa pulau-pulau di Indonesia telah bertambah dari 13.667 pulau menjadi 17.508 pulau (Ardiansyah, 2011). Dilaporkan dari total pulau yang ada, hanya sekitar 6.900 pulau yang memiliki nama yang telah dibakukan sesuai dengan Standar Internasional, sehingga dapat memunculkan potensi konflik dunia yang bisa saja terjadi. Mengingat Indonesia adalah negara kepulauan yang berbatasan secara langsung dengan beberapa negara seperti Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, Singapura, Australia, India dan beberapa negara lainnya (Ardiansyah, 2011).

Kekhawatiran kehilangan pulau menjadi sebuah hal yang penting untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Perlu adanya tindakan dan aksi dari setiap elemen baik masyarakat maupun pejabat pemerintahan. Hal pertama dan utama adalah pemerintah dan masyarakat perlu memahami kondisi geografis Indonesia, yang mana harus memiliki motivasi yang tinggi untuk mempelajari aspek-aspek geospasial dari wilayah NKRI maupun negara-negara tetangga (Arsana, 2013).

Kedua, pemerintah dapat meningkatkan penyediaan infrastruktur dan layanan publik yang memadai. Ketiga, memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan. Keempat, memanfaatkan sumber daya alam dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan. Kelima, memberikan edukasi yang murah dan bermanfaat seperti edukasi yang mengajarkan tentang hal informal seperti mitigasi bencana alam, pemanfaatan SDA, kewarganegaraan dan lain sebagainya. Terakhir, pemerintah secara bertahap dapat memberikan akses keterbukaan informasi, seperti akses i dan jaringan s wawasan masyarakat akan terbuka dan mereka dapat secara mandiri mempromosikan daerah mereka pada investor atau wisatawan (Arsana, 2013).

            Menjaga pulau-pulau terdepan Indonesia merupakan kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia. Dukungan dari setiap elemen baik masyarakat, pemerintah, institusi, LSM, perusahaan dan kita semua adalah ujung tombak maritim nusantara Indonesia (Ogroseno, 2009).

Indonesia tanah air beta , pusaka abadi nan jaya, Indonesia sejak dulu kala selalu di puja-puja bangsa”.

Potongan lagu di atas dapat menjadi alarm dalam diri kita agar selalu senantiasa meningkatkan rasa nasionalisme tanah air, semakin kita mencintai tiap-tiap pulau yang ada maka semakin hebat dan terjaga maritim nusantara kita. Selalu kita ingat bahwa membangun Indonesia dimulai dari pulau-pulau terdepan, menciptakan Indonesia yang hebat diawali dengan kepedulian dan rasa cinta tanah air, pedulilah akan pulau-pulau terdepan Indonesia. Jayalah Laut Indonesia.

Referensi:

Ardiansyah, Agis. 2011. Pembakuan Nama Pulau di Indonesia Sebagai Upaya untuk Menjaga Kedaulatan Negara Republik Indonesia. Jurnal Pandecta. Vol : 6 No.1

Arsana, I Made Andi. 2013. Akankah Indonesia Kehilangan Pulau ? Belajar dari kasus Sipadan-Ligitan, Pulau Berhala, Miangas hingga Semakau. Jurnal Opinio Juris. Vol.12.

Ogroseno, Arif Hasvas. 2009. Status Hukum Pulau-Pulau Terluar Indonesia. Indonesia Jurnal of Internasional Law. Vol 6 No 3.

Siregar, N Chairil. 2008. Analisis Potensi Daerah Pulau-Pulau Terpencil dalam rangka meningkatkan Ketahanan, Keamanan Nasional, dan Keutuhan Wilayah NKRI di Nunukan- Kalimantan Timur. Jurnal Sosioteknologi Edisi 13 Tahun 7. Hal. 385.